우주 및 해양 자원 사용에 있어 분쟁 가능성은 언제든지 발생할 수 있는 위협입니다.. Hal tersebut menjadi tantangan pengelolaan laut di Indonesia yang berpotensi akan terus meningkat dari waktu ke waktu.
Agar tantangan tersebut bisa dikendalikan dan dikelola dengan baik, maka diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan laut secara bijak oleh semua orang. Tujuannya, agar segala manfaat dari laut bisa terus dirasakan oleh generasi yang akan datang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kusdiantoro belum lama ini mengatakan bahwa pengelolaan laut yang bijak bisa dilakukan melalui beragam cara. Salah satunya, adalah penggunaan teknologi data.
Penggunaan teknologi tersebut menjadi bagian dari perubahan kolektivitas data secara manual menjadi digital. Pembaruan tersebut dilakukan untuk kemudahan dan pengendalian pemanfaatan laut lebih baik dan cepat.
Selain digitalisasi, pengelolaan laut yang bijak juga dilakukan dengan mengendalikan perizinan setiap pemanfaatan ruang laut. Dia meyakini cara tersebut akan menjadi faktor terpenting dalam mengelola dan memanfaatkan laut.
Sebaliknya, dia meyakini jika tantangan pengelolaan laut semakin meningkat, maka potensi konflik yang baru akan meningkat juga. Jika itu sampai terjadi, maka ancaman terhadap kesehatan laut sudah tidak bisa dihindari lagi.
Ada pun, upaya yang dilakukan Indonesia untuk mencegah munculnya konflik pada pengelolaan laut, adalah dengan melakukan pengalokasian kawasan konservasi, pemanfaatan sumber daya laut, dan jasa lingkungan pada ruang laut dengan berkelanjutan.
Prinsip keberlanjutan menjadi barometer, karena Pemerintah saat ini fokus melakukan penyelamatan ekologi laut secara kontinu dan itu membuat kegiatan seperti menjadi prioritas yang sangat penting. Untuk itu, aturan pengalokasian minimal 30 persen menjadi ketentuan mutlak dalam pengelolaan laut.
Aturan tersebut berlaku untuk kawasan konservasi dan preservasi bagi ekosistem penting yang ada di laut. Lalu, Pemerintah juga fokus untuk mengendalikan perizinan untuk setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan pada ruang laut.
“Perizinan dasar ini mempunyai status hukum yang kuat. Tanpa kepemilikan izin dalam pemanfaatan ruang laut, maka semua perizinan kegiatan berusaha tidak dapat diproses,” ungkap dia.
Mengingat pentingnya pengelolaan laut secara bijak, Pemerintah menyiapkan perencanaan ruang laut dengan mengintegrasikan penggunaan maha data kelautan (ocean big data) dan neraca sumber daya laut (ocean account).
Kusdiantoro menyebut, neraca sumber daya laut menjadi alat penting untuk menjalankan tugas bagi para pembuat kebijakan saat akan mengukur, mengelola, dan meningkatkan sumber daya laut dengan lebih efektif.
Neraca sumber daya laut sendiri adalah program pengelolaan data yang menjelaskan aset sumber daya laut serta interaksi dan perubahan antar waktu di suatu wilayah. Saat menjalankan neraca sumber daya laut, ada tujuh komponen data yang harus dikumpulkan oleh para pihak terkait.
Ketujuhnya adalah aset ekosistem, arus ke ekonomi, arus ke lingkungan, ekonomi kelautan, tata kelola, presentasi kombinasi, dan kekayaan laut. Saat ini, program neraca sumber daya laut masih terbatas penerapannya di perairan laut Indonesia.
Penentuan neraca sumber daya laut melibatkan KKP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial. Kawasan Konservasi Gili Matra di Nusa Tenggara Barat menjadi percontohan dengan dibiayai Global Ocean Accounts Partnership (GOAP).
Secara garis besar, dia mengungkapkan kalau Pemerintah sudah menyiapkan empat strategi untuk mengembangkan pengelolaan ruang laut (marine spatial planning/MSP). Di antaranya, adalah menerapkan digitalisasi dari perencanaan hingga pengendalian.
Lalu, mendukung pengelolaan kesehatan laut menjadi lebih baik; mendukung penerapan ekonomi biru; dan mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut melalui transparansi dan partisipasi masyarakat.
Namun, agar semua strategi bisa dijalankan dengan baik, diperlukan kerja sama dengan banyak pihak, termasuk negara lain. Bentuk kerja sama, bisa berupa pelatihan, lokakarya, serta kegiatan berbagi pengetahuan.
Semuanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kerja sama dalam penyiapan pengelolaan ruang laut, dan kerja sama lintas batas dalam pengelolaan ruang laut.
